Menko Polhukam Bantah Isu People Power, Tak Perlu Resah, Tidak Ada Kerusuhan

KabarIndo1 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir ...
KabarIndo1 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir akan adanya gangguan-gangguan fisik dalam rangka pemilu, karena disinyalir masih ada isu yang terus digulirkan ke masyarakat bahwa seakan-akan menjelang dan pasca pemilu akan ada kerusuhan besar, ada people power.

“Saya nyatakan di sini dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, katakan tidak ada kerusuhan. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti pemilu,” kata Wiranto dalam keterangannya kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Kesiapan Pemerintah, Penyelenggara dan Aparat Keamanan Menjelang Kampanye Terbuka Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (14/3).

Karena itu, Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu percaya akan ada isu-isu ini sampai akan meninggalkan Indonesia untuk menghindari kerusuhan, karena tidak ada kerusuhan.

Wiranto meminta kepada seluruh masyarakat supaya untuk tetap tinggal di tempat, melaksanakan kewajiban untuk memilih siapa calon Presiden, calon Wakil Presiden yang dipilihnya maupun anggota legislatif dan anggota DPD yang akan dipilih karena itu hak pilihnya.

“Lima tahun sekali hak pilih tidak dapat dilaksanakan karena hanya takut isu, jangan sampai dan kami aparat keamanan betul-betul menjamin keamanan itu akan dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Wiranto.

Tidak Ada Yang Serius

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan pemilihan umum 2019 telah berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal cukup serius yang dapat menghambat terlaksananya tahapan dalam rangka pemilu serentak pada 17 April mendatang.

“Saya sampaikan kepada masyarakat semuanya bahwa tahapan pemilu sebelumnya mengenai rapat terbatas, rapat tertutup, tatap muka dan sebagainya sudah kita lalui dan masih akan berlangsung, dan secara umum kita nyatakan bahwa sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan prima. Artinya, tidak ada hal-hal cukup serius yang dapat menghambat terlaksananya tahapan-tahapan berikutnya dalam rangka pemilu serentak 2019,” kata Wiranto.

Terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat, Menko Polhukam berharap agar masyarakat kebal isu. Ia menghimbau masyarakat supaya pandai untuk melihat apakah isu itu benar atau tidak dan jangan mudah terpancing dengan berita hoax.

“Biasanya isu itu muncul di medsos (media sosial) dan sekarang kebebasan medsos kita ini sudah sangat luar biasa. Hanya kalau sampai itu hoaks, tidak ada fakta atau merupakan kampanye hitam, sudah ada Undang-Undang. Kita bisa tangkap mereka, karena kita sudah punya teknologi untuk menyusuri sejak dari penyebar isu itu siapa, jadi hukum nanti yang akan berbicara,” ujar Menko Polhukam.

Terkait pelaksanaan tahap kampanye terbuka mulai 24 Maret-13 April 2019, Menko Polhukam Wiranto mengakui, selama 21 hari para kandidat calon baik Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif dan DPD akan melakukan kampanye sehingga akan ada pergerakan massa rapat umum yang cukup besar di semua wilayah karena ini dilakukan secara bersamaan.

Namun, Menko Polhukam menegaskan, pergerakan massa yang cukup besar ini tentunya perlu pengaturan. Mengutip KPU dan Bawaslu, Wiranto meyampaikan bahwa pengaturan itu sudah dilakukan, pengaturan per zona, per hari, siapa yang diijinkan untuk berkampanye dengan cara-cara rapat umum itu sudah diatur dengan baik.

Dengan demikian, menurut Menko Polhukam, tidak dimungkinkan adanya tabrakan massa yang sedang berkampanye, yang mendukung kontestan-kontestan itu, baik Capres, Cawapres maupun caleg-caleg itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Namun, Menko Polhukam mengakui kerawanan masih akan tetap ada karena selain kampanye terbuka juga masih ada kegiatan lain yakni rapat-rapat tertutup, tatap muka dan rapat terbatas. Sehingga sangat mungkin masih ada pergesekan massa.

Oleh karena itu, aparat keamanan baik Polisi dan TNI sudah menggelar kekuatan yang cukup untuk dapat mencegah terjadinya gesekan-gesekan massa yang kemudian menyebabkan konflik. Namun diakuinya, tentunya ini juga sangat tergantung kepada para kontestan apakah itu partai politik, pendukung calon legislatif atau calon presiden, apakah dari tim-tim kampanye para kontestan pada tingkat presiden dan wapres, DPR dan DPD.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengingatkan bahwa ini bukan pekerjaan semata-mata pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, tapi betul-betul ini kerja bersama antara masyarakat, pemilih, partai politik, para kontestan, dan timnya untuk bersama-sama mematuhi apa yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu.

“Semuanya ada dan itu diarahkan untuk bagaimana agar tahapan berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan. Kepala BSSN Mayjen Djoko Setiadi, Asisten Operasi Mabes Polri Irjen Pol Rudy Sufariyadi, Dirjen Polpum Kemendagri Sudarno. Dirjen IKP Kominfo Niken Widiastuti, seluruh pejabat utama di lingkungan Kemenko Polhukam, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (Biro Humas Kemenko Polhukam)

Advertisement

Pesawat Tempur Su-27 TNI AU Kawal dan Daratkan Pesawat Tampa Ijin Terbang

KabarIndo1 - SOC Kosekhanudnas II telah mendeteksi ada pesawat asing yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia di Selatan Sulawesi....
KabarIndo1 - SOC Kosekhanudnas II telah mendeteksi ada pesawat asing yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia di Selatan Sulawesi. Pesawat tempur Sukhoi dengan persenjataan rudal dari udara ke udara diutus untuk mengidentifikasi pesawat tersebut dan melaksanakan intersepsi.

Dari hasil identifikasi ternyata pesawat asing tersebut tidak memiliki izin terbang melintas di wilayah udara Indonesia, sehingga Kosekhanudnas II memerintahkan pesawat tempur Sukhoi untuk memaksa mendarat (Force Down) pesawat asing tersebut di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selama proses pendaratan, pesawat tempur Sukhoi tetap terbang berputar di atas Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin sampai pesawat asing tersebut mendarat dan diambil alih oleh Paskhas TNI AU, Intelud dan Satpom Lanud Sultan Hasanuddin. Setelah mendarat dan Paskhas TNI AU mengepung pesawat asing tersebut dan TNI AU melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh awak pesawat dan penumpang pesawat asing tersebut untuk mendapatkan informasi lainnya mengenai antisipasi terdapatnya barang-barang berbahaya, ilegal ataupun kondisi lainnya yang terkait pelanggaran wilayah udara nasional.

Demikian gambaran salah satu skenario latihan satuan Sriti Gesit 2019 di Bandara Sultan Hasanuddin, Kamis (14/3/2019) yang melibatkan Skadron Udara 11, Skadron Udara 5, Wing II Paskhas, Batalyon  Komando 466 Paskhas, Detasemen Hanud 472 Paskhas,  Satpomau, Unsur Hanlan, Rumah Sakit serta Intelpam Lanud Sultan Hasanuddin maupun pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Dalam latihan Sriti Gesit tahun ini juga dilaksanakan Gladi Posko, pengintaian udara di daerah ALKI II dan ALKI III oleh pesawat Boeing 737, pengeboman dan perlindungan udara oleh pesawat tempur Sukhoi, penanganan kondisi darurat penerbangan oleh Crash Team Lanud Sultan Hasanuddin dan Bandara Sultan Hasanuddin, simulasi pemadaman kebakaran pesawat, pertahanan pangkalan serta evakuasi medis yang melibatkan seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin, serta melaksanakan hijacking terhadap pesawat dan melatih kesiapan Hanud Titik yang dilaksanakan Denhanud 472 Paskhas.

Selain itu juga dilatihkan SAR dalam pertempuran dan pengungsian medis udara yang dilaksanakan Batlayon Komando 466 Paskhas, Rumah Sakit dan pesawat helikopter NAS Super Puma Skadron Udara 6 yang melaksanakan standby SAR di Lanud Sultan Hasanuddin. (DispenAU)

Presiden Jokowi Blusukan ke Pasar Pagi, Pangkal Pinang

KabarIndo1 - Usai meresmikan beroperasinya terminal baru Bandara Depati Amir dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, serta memba...
KabarIndo1 - Usai meresmikan beroperasinya terminal baru Bandara Depati Amir dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, serta membagikan sertifikat atas hak tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo secara tidak terduga mengunjungi Pasar Pagi, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3) siang.

Kunjungan mendadak Presiden dan Ibu Negara itu langsung membuat heboh suasana pasar. Para pengunjung berebut mendekat dan memanggil-manggil nama Presiden. Mereka juga berebut mengambil foto bersama Presiden dan Ibu Negara Iriana.

Presiden sendiri mengaku kunjungannya ke Pasar Pagi, Pangkal Pinang, itu merupakan kunjungan yang mendadak.  “Ini tadi mendadak aja. Ada pasar ya kita mampir untuk beli terasi, bayam, kangkung, sama ubi,” kata Presiden.

Diakui Presiden Jokowi, kedatangannya ke Pasar Pagi itu tergolong agak siang, sehingga pasar tampak sedikit sepi. Namun demikian, Presiden Jokowi menilai, kondisi Pasar Pagi Pangkal Pinang, cukup baik. Hanya menurutnya sanitasi, drainase perlu dibersihkan terus.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa Pasar Pagi Pangkal Pinang, termasuk salah satu pasar yang akan dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah.

Pariwisata

Mengenai potensi ekonomi, Presiden Jokowi mengatakan, kalau kita mau lestari, maka Provinsi Bangka Belitung harus memperkuat sektor pariwisata karena yang namanya pertambangan itu suatu saat pasti akan habis. Tapi kalau pariwisata itu bisa berlanjut terus.

“Jadi, kita kan ini sudah meresmikan KEK Pariwisata, Tanjung Kelayang. Ini ada lagi dua KEK yang segera juga akan kita segera putuskan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk terus mendorong investasi, yang saat ini sudah mulai banyak yang masuk.

“Saya kira contoh di Tanjung Kelayang kan sudah mulai banyak investasi yang masuk. Tadi saya dengar dalam konstruksi Hotel Sheraton, kemudian ada hotel yang lain yang juga sudah mulai masuk,” terang Presiden.

Advertisement

Presiden Jokowi Resmikan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang, Siap Jadi Destinasi Kelas Dunia

KabarIndo1 - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, di Pulau Belitung, telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam ...
KabarIndo1 - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, di Pulau Belitung, telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3) pagi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam laporannya menuturkan, sampai saat ini sudah 12 (dua belas) KEK yang ditetapkan, 8 (delapan) diantaranya bertema manufaktur, dan 4 (empat) diantaranya bertema kepariwisataan.  Adapun yang sudah resmi beroperasi ada 6 (enam) KEK, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe.

”KEK Tanjung Kelayang, bersama dengan KEK Bitung, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan Insyaallah sudah dapat diresmikan pengoperasiannya,“ kata Darmin.

Dibangun di areal seluas 324 hektar dengan target investasi sebesar Rp 10,3 Triliun, KEK Tanjung Kelayang diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 23.645 orang.

KEK ini dikembangkan sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung, dari sebelumnya pertambangan timah, menjadi kepariwisataan. Provinsi yang dulunya bergabung dengan Sumatera Selatan inipun bersiap diri menjadi destinasi wisata kelas dunia.

”Lokasi KEK Tanjung Kelayang sangat strategis karena terletak di Pulau Belitung, yang secara geografis berada di antara  Jakarta dan Singapura, yang diincar sebagai target captive market,” ujar Darmin.

Hingga saat ini, menurut Menko Perekonomian, KEK Tanjung Kelayang sudah berhasil menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel internasional seperti Starwood Asia Pacific dan Accor Asia Pacific.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, KEK Tanjung Kelayang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016.

Selain KEK Tanjung Kelayang, saat ini Dewan Nasional tengah mengkaji dua usulan KEK yang berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu Sungailiat di Kabupaten Bangka dan Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Tengah, yang diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat.

”Untuk memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di KEK, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Online Single Submission (OSS) yang juga diterapkan di KEK,” kata Enoh.

Peresmian KEK ini dilaksanakan bersamaan dengan Peresmian Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang yang telah selesai dibangun dan digunakan sejak 2017. Saat ini sudah dibangun gedung terminal pada sayap kanan yang dapat menampung 3 (tiga) juta penumpang. Kedepannya, sayap kiri juga bakal dikembangkan, sehingga nantinya Bandara kebanggaan warga Pulau Bangka ini akan dapat menampung hingga 5 juta penumpang.

Menko Darmin di ujung acara lantas berpesan agar KEK Tanjung Kelayang dapat terwujud sesuai harapan, serta memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan devisa dari sektor kepariwisataan. (Humas Kemenko Perekonomian/ES/CB)

Pasar Ikan Muara Baru, Usung Konsep Bersih dan Higienis Kekinian

KabarIndo1 - Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah ...
KabarIndo1 - Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membangun pasar ikan dengan konsep bersih, higienis dan modern seperti Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.

PIM Muara Baru ini merupakan terobosan baru one stop shopping aneka produk perikanan yang menawarkan pasar bersih, nyaman dan terjamin, tidak becek dan tidak bau. Hingga pelayanan yang memudahkan dalam transaksi, serta menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Jakarta Utara.

Setelah proses pemindahan pedagang pada tanggal 16 Februari 2019, Pasar Ikan Modern ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/3) malam.

Pasar ikan kekinian tersebut dibangun sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Perikanan Nasional.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) pada tahun 2018 lalu meluncurkan program prioritas pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) yaitu di Muara Baru, DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung.

Bangunan PIM Muara Baru seluas 2 Ha dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha dengan anggaran sebesar Rp150,69 miliar. PIM ini dibangun dengan sistem design and built oleh pelaksana PT Pembangunan Perumahan dan Manajemen Kontruksi PT Fajar Nusa Consultans.

PIM Muara Baru ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru.

Berdasarkan data Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, setiap harinya, PPI Muara Baru memasarkan sekitar 400 ton ikan dengan nilai omset rata-rata sekitar Rp8-10 miliar. Ikan-ikan ini berasal dari wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (sepanjang pantai utara Jawa). Ikan ini didominasi oleh jenis ikan laut yaitu kembung, cumi, tongkol, kakap, dan udang, dan jenis ikan air tawar seperti patin, bawal, dan mujair.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, PIM Muara Baru ini dibangun dengan beberapa tujuan. Di antaranya, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, menyediakan tempat jual-beli yang nyaman, bersih, memenuhi standar sanitasi, dan  higienis, serta menyediakan ikan yang bermutu, aman dikonsumsi, kontinyu, beragam, dan terjangkau.

Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan sentra bisnis perikanan dan industri pendukungnya, mengembangkan tempat promosi dan edukasi sektor kelautan dan perikanan, hingga sebagai destinasi wisata sektor kelautan dan perikanan.

“Pasar ikan bisa jadi destinasi wisata, selain sebagai tempat menjual ikan, kita bangun pasar ikan yang higienis. Kita ubah paradigma pasar ikan yang identik dengan kotor dan bau menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Jadi orang-orang bisa dengan nyaman menyaksikan aktivitas perikanan,” tutur Susi.

PIM Muara Baru ini dibangun sebanyak tiga lantai dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. “Di sini ada 896 unit lapak untuk menjual ikan segar,” ujar Susi.

Selain lapak ikan segar, PIM Muara Baru juga dilengkapi dengan 155 unit kios maritim, 8 unit food court, 2 unit ice flake machine kapasitas 10 ton, area pemasaran retail, laboratorium, chilling room kapasitas 30 ton, area bongkar muat, pengepakan, depot es dan garam, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Sebagai fasilitas penunjang juga dibangun gedung pengelola, perbankan, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, gudang, pos jaga, dan masjid.

Sebagai informasi, PIM Muara Baru dikelola oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 130/KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia sebagai Pengelola Sementara Operasionalisasi PIM Muara Baru Jakarta.

Selain pengelola, beberapa organisasi ikut terlibat dalam operasionalnya antara lain Tukang Bongkar Muat Ikan (TKBMI), Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa), dan  pengaturan perparkiran (KOPARKIN). Kerja sama antarorganisasi tersebut diharapkan dapat mendukung operasional PIM sesuai standar yang ditetapkan.

Menurut Menteri Susi, demi mendukung operasional PIM yang baik  juga akan diberikan pelatihan kepada setiap petugas, mulai dari tingkat manajemen, teknis, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Pedagang pun akan diberikan pelatihan bagaimana memenuhi standar mutu dan kualitas yang dipersyaratkan.

Sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, nantinya setiap pedagang di PIM Muara Baru akan dibekali dengan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Kartu ini juga digunakan untuk mendorong percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah agar tepat sasaran bagi para pelaku usaha. Saat ini akan diserahkan kartu KUSUKA kepada 231 pedagang ikan dari 397 pedagang PIM Muara Baru yang telah terdaftar oleh KKP.

Selanjutnya, PIM Muara Baru diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, serta mendorong peningkatan angka konsumsi ikan nasional.

PIM Muara Baru Akan Jadi Contoh di Provinsi Lain

KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta Utara, yang merupakan pasar ikan modern p...
KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta Utara, yang merupakan pasar ikan modern pertama di Indonesia, Rabu (13/3) malam.

Presiden menjelaskan, dirinya tidak sekali dua kali ini mengunjungi Pasar Ikan Muara Baru. Ia menyebutkan, dulu yang jelas bau, sangat becek, tidak bisa pakai sepatu seperti saat peresmian itu, di dalam pasti tidak nyaman, namun sekarang sudah menjadi bangunan yang super modern.

“Ya memang ini sebetulnya pasar ikan modern ke depan untuk seluruh provinsi, ini dipakai sebagai contoh nantinya pembangunan di provinsi-provinsi yang lain, termasuk fasilitas di dalamnya,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, fasilitas foodcourt, cool storage, untuk sanitasinya, di dalam PIM Muara Baru itu semuanya standar yang memang diambil standar internasional. Tapi yang paling penting memang berubah budaya.

“Saya nanti mau minta ke Bu Susi semua pedagang pasar pakai seragam setiap hari harus pakai seragam biar kelihatan bersihnya,” ungkap Presiden Jokowi.

PIM Muara Baru itu, itu Presiden, tidak perlu perencanaan yang panjang. Menurut Presiden, Juli 2016, ia memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar membangun pasar ikan modern yang bersih seperti yang ada di Tokyo, Jepang, yakni Tsukiji.

“Jawaban Bu Menteri bisa. Ya, cepat kerjakan. Bangun,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden mengakui jika PIM Muara Baru itu akan menjadi contoh pembangunan pasar ikan modern di tempat lain. “Kita lihat nanti dalam hari-hari biasa seperti apa kan kelihatan, ya disesuaikanlah dengan kebiasaan budaya kita, tapi ini udah bangunan yang cakep,” ujarnya.

Dalam siaran persnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan, bangunan PIM Muara Baru seluas 2 Ha dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha dengan anggaran sebesar Rp150,69 miliar. PIM ini dibangun dengan sistem design and built oleh pelaksana PT Pembangunan Perumahan dan Manajemen Kontruksi PT Fajar Nusa Consultans.

PIM Muara Baru ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru.

Tampak hadir dalam peresmian itu antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandara Depati Amir Babel

Duniaku - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi...
Duniaku - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3) pagi.

Tiba dengan psawat kepresidenan Indonesia-1 di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, sekitar pukul 09.30 WIB, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, dan Kapolda Babel Brigjen Polisi Istiono.

Selanjutnya, Presiden meninjau maket dan keterangan pembangunan bandara serta kawasan ekonomi khusus. Selain itu, Presiden juga meninjau ruang tunggu penumpang di bandara tersebut.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung ini, Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, dan bertemu dengan sejumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT).

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Usai kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (14/3) sore.
Advertisement

Facebook down terlama sepajang sejarahnya

KabarIndo1 - Situs web terbesar di dunia sedang dilanda serangkaian pemadaman dalam masalah internet global yang signifikan. Facebook, Inst...
KabarIndo1 - Situs web terbesar di dunia sedang dilanda serangkaian pemadaman dalam masalah internet global yang signifikan. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya semuanya menderita masalah yang membuat orang berhenti online melalui situs web dan aplikasi.

Tidak jelas apakah hal ini saling terhubung. Tetapi mereka semua secara misterius mulai pada saat yang sama, dan sedang dirasakan di seluruh dunia.

Beberapa berita terbaru dari Reuters, yang tidak ada hubungannya dengan pemadaman listrik tetapi banyak hubungannya dengan pengguna Facebook:

Jaksa penuntut AS sedang melakukan penyelidikan kriminal terhadap transaksi data yang dilakukan Facebook Inc dengan beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia, New York Times melaporkan pada hari Rabu.

Penyidik di New York telah meminta keterangan dari setidaknya dua pembuat smartphone dan perangkat lain terkemuka, surat kabar itu melaporkan tanpa menyebut nama mereka, mengutip dua orang yang akrab dengan permintaan tersebut.

Kedua perusahaan itu ada di antara lebih dari 150, termasuk Amazon.com Inc, Apple Inc dan Microsoft Corp, yang telah menjalin kemitraan dengan Facebook untuk mengakses informasi pribadi ratusan juta penggunanya, menurut laporan itu.

Masalah lain 

Ada juga masalah dengan layanan "Login dengan Facebook", yang memungkinkan Anda menggunakan akun Facebook Anda untuk masuk ke platform lain seperti Spotify dan Tinder.

Tampaknya apa pun yang masuk saat pemadaman mulai baik-baik saja, dan akan tetap masuk. Namun upaya baru untuk masuk tidak akan berhasil, atau setidaknya tidak dalam setiap kasus: pengguna akan melihat peringatan bahwa alat tersebut tidak ada tidak berfungsi, dan akan diminta untuk mencoba lagi nanti, membiarkannya terkunci.

Yang terlama

Saya  pikir  ini adalah down Facebook terpanjang yang pernah ada. Sepertinya pemegang rekor sebelumnya adalah masalah besar ini pada tahun 2010, ketika itu offline selama dua setengah jam.

Jika Anda mengklik tautan itu, itu akan membawa Anda ke pos yang dibagikan insinyur Facebook saat itu. (Saya tidak yakin mereka akan melakukannya kali ini; itu adalah dunia yang berbeda saat itu, Facebook masih muda dan transparan.)

Ada baiknya melihat sebagian karena penjelasannya sangat rinci dan membosankan, setidaknya mungkin bagi kebanyakan orang. Jika kita pernah tahu apa yang menyebabkan ini, itu mungkin menjadi sesuatu yang sama teknis dan spesifik: itu jauh lebih mungkin kesalahan pengkodean kecil menjadi serba salah daripada serangan besar oleh negara bangsa, atau sesuatu yang sama dramatisnya.

Harus di bubarkan

Berikut adalah artikel dari Associated Press, tentang laporan baru yang menunjukkan bahwa Facebook dan perusahaan teknologi besar lainnya telah menjadi terlalu besar untuk kebaikan mereka sendiri, dan perlu dipecah. Ini argumen yang meyakinkan seperti saat ini.

Facebook, Google, Amazon dan Apple sekali lagi dikatakan sebagai monopoli yang telah menjadi terlalu kuat untuk kebaikan masyarakat, sebuah tema berulang yang meningkatkan tekanan untuk mengendalikan mereka. 

Laporan setebal 150 halaman yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris menggambarkan perusahaan digital besar di Indonesia. pencarian, media sosial, periklanan dan e-commerce sebagai ancaman terhadap persaingan, inovasi dan privasi pribadi. Sementara itu, layanan streaming musik Spotify mengajukan keluhan antitrust di Eropa terhadap Apple, menuduhnya menghambat persaingan melalui kontrolnya atas sistem operasi iPhone dan app store.

"Apa yang Anda lihat adalah pengakuan luas bahwa ada masalah," kata Matt Stoller, seorang rekan di Pasar Terbuka, sebuah lembaga yang mempelajari monopoli perusahaan dan mengadvokasi pasar yang lebih kompetitif.

Di AS, kandidat presiden dari Partai Demokrat Elizabeth Warren pekan lalu mengusulkan untuk membubarkan perusahaan teknologi AS terbesar, dengan mengatakan mereka memiliki terlalu banyak kekuatan pasar dan politik.

Surat panggilan yang terkenal itu semakin menguatkan kritik lama seperti mantan Menteri Tenaga Kerja AS Robert Reich, sekarang menjadi profesor kebijakan publik di University of California, Berkeley. Dia menyamakan Facebook, Google dan Amazon dengan "perampok baron" yang membangun kerajaan bisnis yang luas berdasarkan inovasi pada akhir abad ke-19, yang kemudian dikenal sebagai Era Gilded.

Presiden Jokowi Ajak Menlu Thailand Kerja Sama Atasi Merosotnya Harga Karet Dunia

KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) P...
KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerima kunjungan kehormatan dari Menlu Thailand Don Pramudwinai, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/3) siang.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Menlu Retno Marsudi mengemukakan, dalam pertemuan itu dibahas beberapa isu, di antaranya mengenai masalah bilateral, dimana tahun depan hubungan RI dan Thailand akan berusia 70 tahun.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi secara khusus juga menyampaikan isu terkait dengan harga karet dunia. “Karena Thailand, Indonesia, dan Malaysia kalau di gabung menjadi satu maka kita akan menjadi produsen karet yang paling besar di dunia,” ungkap Menlu.

Dengan semakin menurunnya harga karet dunia, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa tidak ada pilihan lain bagi ketiga negara tersebut untuk memperkuat kerja sama agar harga karet tidak terus turun.

“Tadi Menteri Luar Negeri thailand menyampaikan komitmennya mengenai kerja sama dalam konteks mencegah semakin menurunnya harga karet dunia,” kata Menlu.

Isu Bilateral

Di luar isu bilateral dan harga karet dunia, menurut Menlu, Presiden Jokowi juga menyampaikan dua hal dalam pertemuan dengan Menlu Thailand itu, pertama terkait dengan isu Rakhine State, yang kedua adalah kerja sama atau konsep kerja sama Indo Pasifik.

“Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan sekali lagi bahwa pentingnya keterlibatan ASEAN untuk membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat,” ungkap Menlu.

Menlu menjelaskan, hari ini adalah hari terakhir misi dari preliminary meet assessment team dari The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dan ASEAN Secretariat.

Jadi, lanjut Menlu, ASEAN sudah men-deploy preliminary team dari tanggal 4 Maret sampai 13 Maret. Hari ini, Menlu mengaku mendapatkan laporan dari lapangan sedang proses di-briefing di Myanmar dan setelah itu mereka akan kembali, salah satu anggota dan tim tersebut adalah dari Indonesia.

Setelah tim preliminary kembali, maka akan disusul dengan tim komprehensif yang akan tinggal di Myanmar lebih lama lagi. Menlu menegaskan, ini merupakan follow up dari keputusan ASEAN Summit di Singapura pada November tahun lalu.

“Indonesia yang menyampaikan inisiatif seperti ini, ditanggapi secara positif oleh negara ASEAN lain dan Myanmar juga membuka pintunya untuk ASEAN, jadi mudah-mudahan deployment untuk komprehensif meet assessment team akan dapat segera dilakukan,” ujar Menlu.

Sedangkan mengenai masalah kerja sama Indo Pasifik, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa ini merupakan inisiatif dari Indonesia, tetapi inisiatif Indonesia yang disampaikan kepada ASEAN, sehingga akan menjadi inisiatif dari ASEAN, dan Thailand menunjukkan dukungan luar biasa terhadap pengembangan konsep ASEAN ini.

Pengungkapan Jaringan Teroris Sibolga Tidak Terkait Pilpres

KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Densus 88, yang telah membuka dan menangkap jaringan t...
KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Densus 88, yang telah membuka dan menangkap jaringan teroris, baik yang ada di Lampung, di Sibolga (Sumut), dan di tempat-tempat lain.

“Ini pengembangan dari penangkapan di Lampung. Dan kita lihat memang barangnya berupa bom itu ada,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/3) siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi keberhasilan Densus 88 Polri yang telah berhasil membongkar jaringan terorisme di Lampung dan di Sibolga, Sumatra Utara, dalam beberapa hari terakhir.

Presiden berharap ke depan ini lebih dikembangkan lagi sehingga sel-sel yang masih tersisa yang belum ketemu segera bisa ditemukan. Karena ini sangat berbahaya bagi keamanan negara, sambung Presiden, kalau masih ada teroris-teroris yang masih menyimpan bom seperti itu.

“Saya sampaikan harus ada sebuah tindakan yang tegas, terus-menerus tanpa henti, dan kita harapkan segera semuanya bisa tertangani,” ucap Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menyampaikan keprihatinannya atas adanya korban luka masyarakat maupun dari aparat karena ada bom yang meledak di Sibolga, kemarin.

Meski demikian, Presiden menilai belum perlu ada peningkatan keamanan terkait makin dekatnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Presiden juga menegaskan, bahwa pengungkapan jaringan teroris di Lampung dan Sibolga itu tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Ini sebetulnya dimulai dari pengungkapan teroris yang ada di Lampung, jadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, ya,” tegas Presiden.

Danmenkav 1 Mar Pimpim Apel Organik

KabarIndo1 - Komandan Resimen Kavaleri 1 Marinir (Danmenkav 1 Mar) Kolonel Marinir achmad sochfan , memimpin apel Organik dalam rangka meng...
KabarIndo1 - Komandan Resimen Kavaleri 1 Marinir (Danmenkav 1 Mar) Kolonel Marinir achmad sochfan , memimpin apel Organik dalam rangka mengecek kesiapsiagaan prajurit Menkav 1 Mar dalam menghadapi pengamanan Pemilu tahun 2019, bertempat dilapangan apel Brigade Infantri 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak Jakarta Selatan, Selasa (12/03/2019).

Apel Organik diawali dengan penghormatan umum yang dipimpin oleh Danyontank 1 Mar Mayor Marinir Bambang Herawan S.E, M.Tr.Opsla kepada pengambil apel kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pasukan dan material yang akan digunakan dalam mendukung Pam Pemilu 2019.

Dalam amanatnya Danmenkav 1 Mar mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah hadir lengkap sesuai dengan organisasi Pam Pemilu 2019. Disamping itu Danmenkav 1 Mar juga menekankan kepada seluruh prajurit untuk selalu melaksanakan pengecekan dan pemeliharaan material sehingga diharapkan kondisi material akan siap digunakan untuk menunjang tugas-tugas yang diberikan oleh satuan atas dalam hal ini pengamanan pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Sebelum mengakhiri amanatnya Danmenkav 1 Mar mengingatkan kepada prajurit agar mengetahui tugas pokok dan jabatanya masing masing perorangan dalam orgas pam pemilu 2019 serta prefesionallisme dalam melaksanakan tugasnya .

Pada Apel Organik kali ini Danmenkav 1 Mar berkesempatan memberikan apresiasi kepada prajurit Menkav 1 Mar atas nama Prada Mar Ahmad Dani anggota Yontank 1 Mar Juara 3 perorangan lomba Marines Warrior Obstcle Run dan Prada Mar Hitek Agung perwakilan dari tim Yontank 1 Mar juara 1 lomba Marines Warrior Obstacle Run 2019. (Dispen Kormar/CB)

Butuh Waktu 10 Detik Mendaratkan Pasukan Di Pantai

KabarIndo1 - Kapal patroli keamanan laut (Patkamla) Pulau (P) Langkai I-6-63 milik Satrol  Lantamal VI Makassar cuma membutuhkan waktu 10 d...
KabarIndo1 - Kapal patroli keamanan laut (Patkamla) Pulau (P) Langkai I-6-63 milik Satrol  Lantamal VI Makassar cuma membutuhkan waktu 10 detik untuk mendaratkan pasukan di Pantai, Senin (11/03/2019).

Dalam latihan di Pantai Jalaria Lantamal VI  ,  kapal berwarna abu-abu ini  melaju dengan kecepatan tinggi dari arah  laut Makassar. Tanpa berhenti,  kapal patroli tersebut langsung menyentuh pasir pantai dan dalam hitungan detik mendaratkan pasukan lalu mundur kembali  kelaut dengan cepat.

Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Lantamal VI Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro, S.E. mengatakan Ini menjadi gambaran nyata, betapa lincah dan gesitnya Patkamla P. Langkai I-6-63 milik Satrol Lantamal VI Makassar.

Lebih lanjut dikatakan, Kapal patroli jenis Combat Boat ini dalam mengemban misi pendaratan dapat membawa dua regu pasukan dengan senjata lengkap.

Patkamla P. Langkai I-6-63 dilengkapi pintu  untuk keluar masuk pasukan dari depan haluan. Ini sangat memudahkan untuk mendaratkan pasukan di area yang sedikit menyempit dan  kapal dapat melaju hingga menyentuh bibir pantai, ujar Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro, S.E. (Dispen Lantamal VI)

Siswa Dikseselam Kodiklatal Dapatkan Brevet Dan Baret Penyelam

KabarIndo1 - Jelang penutupan Pendidikan, sebanyak 22 siswa Pendidikan Sekolah Selam (Dikseselam) yang sedang menempuh pendidikan di Sekola...
KabarIndo1 - Jelang penutupan Pendidikan, sebanyak 22 siswa Pendidikan Sekolah Selam (Dikseselam) yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Selam (Seselam) Pusat Pendidikan Khusus (Pusdiksus) Kodikopsla Kodiklatal berhak mendapatkan brevet dan baret penyelam setelah Komandan Seselam Mayor Laut (P) M.Arifin, S.T secara resmi melaksanakan prosesi penyematan brevet dan pembaretan Penyelam.

Adapun prosesi penyematan brevet dan pembaretan penyelam kepada Siswa Dikseselam tersebut dilaksanakan di perairan Pasir Putih Probolinggo Jawa Timur.

Dalam sambutanya Komandan Sekolah Selam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal menyampaikan bahwa brevet penyelam adalah  brevet profesi yang menjadi kebanggaan prajurit Penyelam TNI AL, begitu juga baret penyelam yang merupakan baret kebanggaan satuan. .

Menurutnya penyematan brevet yang di laksanakan merupakan salah satu bentuk kegiatan tradisi prajurit penyelam sebagai implementasi pembinaan aspek kultural dan juga merupakan momentum penting yang memiliki nilai historis dalam perjalanan karir setiap prajurit penyelam.

Lebih lanjut disampaikan bahwa prosesi penyematan brevet ini, memberikan isyarat dan menandakan bahwa para prajurit secara sah telah menjadi bagian dari keluarga besar Penyelam TNI AL, momentum ini sekaligus menjadi titik awal pengabdian kepada TNI AL bangsa dan negara dengan profesi yang baru.

Kepada para Prajurit Pamen melati satu dipundak tersebut menyampaikan bahwa brevet tersebut sebagai simbol identitas prajurit Penyelam, untuk itu agar setiap prajurit menjaga kehormatan dan kebanggaan dalam rangka pengabdian kepada negara dan bangsa yang telah menjadi nilai-nilai luhur dan terpatri sebagai jati diri prajurit penyelam.

Diakhir amanatnya Komandan Seselam menyampaikan agar dalam pengabdian setiap prajurit selalu meningkatkan keimanan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar setiap langkah pengabdian, selalu mendapat petunjuk bimbingan serta ridho dan berkah-Nya, memegang teguh jati diri Prajurit Penyelam, yang memiliki disiplin tinggi, pejuang tanpa pamrih serta mempunyai kebanggaan yang besar terhadap profesi.

Selain itu agar meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh, agar bisa lebih berkembang sehingga dapat bermanfaat nantinya bagi organisasi, bangsa dan negara. Selain itu agar memupuk jIwa korsa dan kebersamaan didalam kedinasan karena akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas. (Dispen Lantamal V)

Bloomberg: Sebelum pemilu diidentifikasi banyak serangan hacker, termasuk dari China dan Rusia

KabarIndo1 - Indonesia akan segera melangsungkan pemilihan presiden dan parlemen yang dijadwalkan pada 17 April, dan semakin banyaknya sera...
KabarIndo1 - Indonesia akan segera melangsungkan pemilihan presiden dan parlemen yang dijadwalkan pada 17 April, dan semakin banyaknya serangan dunia maya, yang diyakini mungkin bertujuan untuk mendiskreditkan proses pemungutan suara. seperti dliansir Blomberg mengutip Ketua KPUArif Budiman, pada hari Selasa 12/03 dan menyatakan bahwa beberapa dari mereka dilakukan oleh peretas dari Cina dan Rusia.

Menurut dia, database pemilih diserang oleh pengganggu. "Mereka mencoba meretas sistem kami," kata kepala komisi. "Dan tidak hanya setiap hari, hampir setiap jam," katanya. Menurut Budiman, masih belum jelas apa tujuan para peretas, apakah mencoba mengganggu pemilu di Indonesia atau membantu salah satu kandidat menang.

Ketua KPU juga menyatakan ada pihak-pihak yang berusaha membangun opini untuk mendiskreditkan lembaga itu.

“Apa yang kita lihat sekarang adalah beberapa orang, beberapa pihak, mencoba menciptakan ketidakpercayaan terhadap KPU, karena itu akan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses dan hasilnya, dan akhirnya memicu konflik,” kata Budiman.

KPU baru-baru ini juga bertemu dengan perwakilan dari Facebook, Twitter. dan Google untuk mencoba memastikan platform media sosial tidak digunakan untuk menyebarkan hoax dan memanipulasi proses politik.

Budiman mengatakan komisi itu akan memastikan pemilihan yang transparan dan adil. Pengamat internasional telah diundang untuk memantau pemungutan suara, katanya.

Mendagri Imbau Kepala Daerah dan DPRD Tidak ke Luar Negeri Sepanjang April

KabarIndo1 - Dalam upaya untuk memberikan dukungan yang optimal dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April mendatang, Ment...
KabarIndo1 - Dalam upaya untuk memberikan dukungan yang optimal dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kepada para Kepala Daerah (KDH), baik gubernur, bupati/wali kota serta Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kunjungan kerja atau izin keluar negeri terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai akhir April 2019.

“Agar lebih konsentrasi penuh untuk sukseskan dan menjaga stabilitas politik di daerah terkait Pemilu Serentak 2019,” kata Mendagri saat ditanya alasannya atas keluarnya imbauan tersebut, di Jakarta, Selasa (12/3).

Mendagri mengingatkan, peran Kepala Daerah (KDH) serta Anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/kota sangat penting dalam memberdayakan, mendayagunakan, menggerakan partisipasi masyarakat serta melakukan koordinasi secara optimal secara optimal dengan berbagai instansi untuk menjaga stabilitas politik di daerahnya masing-masing jelang dan sesudah hari ‘H’ pemungutan suara di tanggal 17 April 2019.

Lebih lanjut Tjahjo juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas jelang hari ‘H’ pemungutan suara.

Pertama, melakukan monitoring penyelenggaraan Pemilu di masing-masing wilayah untuk memantau permasalahan yang muncul yang dapat mengganggu kelancaran Pemliu dan sekaligus memberi solusi penyelesaian sesuai tugas dan kewenangan.

Kedua, menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi melalui forum koordinasi pimpinan daerah/muspida, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan segenap elemen masyarakat.

Ketiga, ciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam melaksanakan Pemilu jelang pemungutan suara dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama antara aparat terkait dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan.

Keempat, berikan dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu secara optimal kepada jajaran Penyelenggara Pemilu di daerah.

Dan keenam ciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu di tanggal 17 April 2019.

Imbauan ini disampaikan sebagai wujud nyata upaya Kemendagri mendukung sukses dan lancarnya pelaksanaan Pemilu Serentak di tanggal 17 April 2019 yang aman, damai, sejuk, dan tertib serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Puspen Kemendagri/ES/CB)

Inilah Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya (PP No. 11/2019)

KabarIndo1 - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang ...
KabarIndo1 - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019. (Pusdatin/ES/CB)

Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More Info