Budaya Melayani Jadi Tuntutan Aparatur Sipil Negara

KabarIndo1 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro ...
KabarIndo1 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa perubahan teknologi telah membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government). Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh gagap teknologi atau gaptek.

“Kalau anak muda seperti Anda tidak boleh ada istilah gaptek, gaptek untuk generasi saya. Untuk generasi Anda tidak ada istilah gaptek, tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Semua harus melek teknologi harus paham apa perkembangan terakhir,” kata Bambang saat menjadi inspiring speaker pada acara Presidential Lecture 2019, di Istora Senayan Jakarta, Rabu (25/7).

Dihadapan 6.198 Calon Pegawai Negeri Sipil, Bambang mengatakan, dengan penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat ASN harus dapat memenuhi  4 tuntutan masyarakat ke depan.

Yang pertama, sebut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi.

Kedua, penerapan open goverment dimana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selanjutnya big data driven policy, dimana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah. Melalui pemanfaatan big data, pemerintah dapat menangkap aspirasi masyarakat serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Terakhir, lanjut Bambang, cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman.

“Budaya melayani dilakuan karena tuntutan jaman. Posisikan Anda di sektor swasta, kalau Anda tidak memberikan yang terbaik, Anda bisa bangkrut, atau Anda bisa dipecat, artinya culture shifting menunjuk anda untuk selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai hal,” jelas Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpesan agar ASN dapat menjadi pribadi yang fleksibel, terbuka dan adaptif. Para ASN tidak perlu berlama-lama di kantor hanya untuk menunjukan seolah-olah pegawai rajin. Namun yang terpenting adalah dengan waktu terbatas, ASN dapat melakukan banyak hal yang berguna.

Selain itu, ASN juga diminta untuk menghilangkan ego sektoral yang sering terjadi antar tiap unit kerja sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal. “ASN harus menjadi leader. Leader yang bisa merangkul semua pihak. Jangan kemudian hanya menjadi followers,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menekankan ASN harus memegang nilai integritas untuk menciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien.

Advertisement

Menjelang pemilu dua partai Israel membentuk aliansi melawan Netanyahu's Likud

KabarIndo1 - Dua partai Israel telah membentuk aliansi untuk meningkatkan blok terhadap Partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dal...
KabarIndo1 - Dua partai Israel telah membentuk aliansi untuk meningkatkan blok terhadap Partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum do-over September.

Meretz sayap kiri yang dipimpin oleh pemimpin yang baru terpilih Nitzan Horowitz, dan Partai Demokrat yang baru dibentuk dipimpin oleh mantan perdana menteri Israel Ehud Barak mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah membangun aliansi yang disebut Kamp Demokrat.

Serikat buruh semacam itu tampaknya tidak akan menjadi ancaman serius bagi Likud Netanyahu, tetapi itu bisa bertindak sebagai katalis untuk penggabungan lebih lanjut di antara partai-partai kecil, yang memisahkan suara dari sayap kiri dan kanan.

Netanyahu  memenangkan masa jabatan kelima  dalam pemilihan umum April setelah Partai sayap kanannya, Likud, memenangkan 35 dari 120 kursi Knesset. Dia punya waktu hingga 21:00 GMT pada 29 Mei untuk membentuk kabinet yang mengendalikan setidaknya 61 kursi di 120 anggota parlemen.

Namun meskipun negosiasi telah berlangsung berminggu-minggu, ia gagal menjembatani kesenjangan antara sekutu sekuler dan agama.

Pada akhir Mei, legislator Israel memilih 74 hingga 45 untuk membubarkan Knesset, mengatur rezim di jalan menuju pemilihan cepat yang akan berlangsung pada 17 September.

Meretz nyaris melewati ambang batas dalam pemilihan umum bulan April. Partai Demokrat, untuk bagiannya, tidak akan berhasil masuk ke Knesset melalui pemungutan suara September, menurut survei pendapat.

"Para penggagas serikat percaya bahwa pembentukan Kamp Demokrat adalah langkah pertama dan penting dalam misi membawa Israel kembali ke jalurnya," kata sebuah pernyataan dari aliansi pada hari Kamis.

Serikat ini difasilitasi oleh Stav Shaffir dari Partai Buruh, yang akan memenangkan tempat kedua dalam daftar. Kepala Buruh Amir Peretz, yang akan menerima tempat pertama, menolak gagasan bergabung dengan Meretz.

Pada 18 Juli, ketua Partai Gesher, Orly Levy-Abekasis dan Peretz juga mengumumkan pemilihan bersama dalam pemilihan September.

Netanyahu, yang masa jabatannya yang kelima telah disatukan, bersumpah pada saat itu bahwa partai konservatifnya akan memenangkan pemilihan baru.

Pembicaraan koalisinya mencapai jalan buntu karena perbedaan pendapat antara partai-partai ultra-Ortodoks dan Yisrael Beiteinu, sebuah partai sayap kanan sekuler yang dipimpin oleh mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman, mengenai rancangan undang-undang wajib militer.

Menyusul keputusan Knesset pada akhir Mei, Lieberman menulis di halaman Facebook-nya bahwa Likud bertanggung jawab atas pemilihan ulang karena penolakannya untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang untuk merancang ultra-Ortodoks.

Netanyahu, bagaimanapun, mengatakan Lieberman menyesatkan para pemilihnya dan menyeret seluruh Israel ke pemilihan baru "setelah dia menjadi penyebab pemilihan sebelumnya juga, hanya karena dia ingin beberapa suara lagi, yang tidak akan dia dapatkan. Hanya saja sulit dipercaya . "

Seorang pria meninggal akibat sengatan panas di Spanyol

KabarIndo1 - Satu orang meninggal pada hari Kamis akibat sengatan panas di Spanyol, seperti diberitakan oleh surat kabar El Pais . Menuru...
KabarIndo1 - Satu orang meninggal pada hari Kamis akibat sengatan panas di Spanyol, seperti diberitakan oleh surat kabar El Pais .

Menurutnya, pria yang 85 tahun itu meninggal bersandar karena sengatan panas di kota Granada (komunitas otonom Andalusia), di mana suhu udara sekarang telah mencapai 35 derajat. Dia menjadi korban sengatan panas kedelapan di Spanyol selama musim panas ini.

Pada hari Kamis Badan meteorologi negara itu mengumumkan peringatan di sejumlah provinsi karena panas.

Ilmuwan Prusia yang sangat intuitif Alexander von Humboldt mengemukakan teori yang mengkhawatirkan lebih dari dua abad yang lalu: bahwa tindakan manusia dapat memengaruhi dan memodifikasi iklim setempat . Dia sampai pada kesimpulan ini setelah perjalanan eksplorasi yang bermanfaat melalui Amerika Latin pada awal abad ke-19, ketika dia mencatat teknik pertanian yang digunakan oleh para pemukim.

Hari ini, komunitas ilmiah hampir dengan suara bulat setuju bahwa planet kita mengalami perubahan iklim karena tindakan manusia, dan lebih khusus lagi karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas kita sehari-hari, yang menyebabkan atmosfer bumi menjadi lebih hangat.

Konfirmasi terus-menerus tentang apa yang dulunya hanya hipotesis 20 hingga 30 tahun yang lalu: suhu rata-rata meningkat dan kami melihat proliferasi peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, angin topan, atau kekeringan yang berkepanjangan . Sebagai contoh, bulan lalu adalah rekor terhangat, dan di bulan Mei tingkat karbon dioksida, gas rumah kaca utama, mencapai angka yang sebelumnya tidak terlihat.

Juli dijadwalkan menjadi bulan terpanas dalam sejarah, karena cuaca ekstrem yang dipicu oleh pemanasan global mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, dari gelombang panas ekstrem di Eropa dan AS hingga banjir monsun mematikan di Asia Selatan. Hujan lebat telah menewaskan sedikitnya 660 orang di seluruh India, Nepal, Bangladesh dan Pakistan dalam musim hujan yang diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang minggu ini.

Rekor gelombang panas menghantam Eropa untuk kedua kalinya musim panas ini, dengan Paris, Brussels dan Amsterdam semua berisiko terkena suhu tinggi sepanjang masa, dan Spanyol menghadapi ancaman kebakaran hebat.

Advertisement

Sejumlah Wilayah Indonesia Berpotensi Kekeringan

KabarIndo1 - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga ...
KabarIndo1 - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga tanggal 30 Juni 2019, terdapat potensi kekeringan meteorologis (iklim) di sebagian besar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan kriteria panjang hingga ekstrem.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Drs. Herizal, M.Si, dalam siaran persnya Rabu (3/5) pagi mengemukakan, dari hasil analisa teridentifikasi adanya potensi kekeringan meteorologis yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain:

I. AWAS (telah mengalami HTH >61 hari dan prakiraan curah hujan rendah <20 mm dalam 10 hari mendatang dengan peluang >70%), yaitu: 1. di Jawa Barat (Bekasi, Karawang dan Indramayu); 2. Jawa Tengah (Karanganyar, Klaten, Magelang, Purworejo, Rembang, Semarang, Semarang, dan Wonogiri); 3. Sebagian besar Jawa Timur; 4. DIY (Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Sleman); 5. Bali (Buleleng); 6. Nusa Tenggara Timur (Sikka, Lembata, Sumba Timur, Rote Ndao, Kota Kupang, dan Belu); dan 7. Nusa Tenggara Barat (Bima, Kota Bima, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Timur).

II. SIAGA (telah mengalami HTH >31 hari dan prakiraan curah hujan rendah <20 mm dalam 10 hari dengan peluang >70%), yaitu: 1. Jakarta Utara; dan 2. Banten (Lebak, Pandeglang, dan Tangerang).

III. WASPADA (telah mengalami HTH >21 hari dan prakiraan curah hujan rendah <20 mm dalam 10 hari dengan peluang >70%), yaitu: 1. Aceh (Aceh Besar, Pidie dan Bireuen); 2. Jambi (Merangin, Batanghari dan Bengkayang); 3. Lampung (Way Kanan); 4. Kalimantan Tengah (Pulangpisau); 5. Kalimantan Barat (Bengkayang); dan 6. Sulawesi Selatan (Bantaeng, Selayar, dan Takalar).

Selain itu, menurut Herizal, monitoring terhadap perkembangan musim kemarau menunjukkan berdasarkan luasan wilayah, 37% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan 63% wilayah masih mengalami musim hujan.

“Wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi Aceh bagian Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan bagian Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian Selatan, Maluku, dan Papua bagian Selatan,” jelas Herizal.

Ada Hujan

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Drs. Herizal, M.Si menambahkan, musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali. Beberapa daerah diprediksikan masih berpeluang mendapatkan curah hujan. Potensi curah hujan tinggi diindikasikan terjadi disejumlah wilayah antara lain dalam kategoru SIAGA (Prakiraan Curah Hujan > 200 mm dalam 10 hari dengan peluang >70%), yaitu: 1. Sulawesi Tengah (Morowali, Banggai, dan Tojounauna); dan 2. Papua (Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Mimika, Jayawijaya, Nabire, dan Paniai).

Untuk itu Herizal mengimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap kekeringan yang bisa berdampak pada: a. Sektor pertanian dengan sistem tadah hujan.; b. Pengurangan ketersediaan air tanah (kelangkaan air bersih); dan c. Peningkatan potensi kemudahan terjadinya kebakaran.

Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi, yaitu melalui: http://www.bmkg.go.id; follow @infobmkg; atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Pesawat Angkut Sedang CN-295 Tambah Kekuatan Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma

KabarIndo1 - Satu unit tipe pesawat angkut sedang CN-295 buatan PT. Dirgantara Indonesia diserahkan kepada TNI Agkatan Udara  di Hanggar Sk...
KabarIndo1 - Satu unit tipe pesawat angkut sedang CN-295 buatan PT. Dirgantara Indonesia diserahkan kepada TNI Agkatan Udara  di Hanggar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/6). Pesawat CN-295 selanjutnya akan memperkuat  Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma.

Proses acara serah terima ditandai dengan  pemecahan kendi  di nose wheel pesawat  CN-295 oleh Pangkoopsau I Marsda TNI Fadjar Prasetyo  S.E., M.M.P., dilanjutkan dengan pembukaan tirai logo Skadron Udara 2 dan dilanjutkan peninjauan di dalam pesawat oleh  Pangkoopsau I beserta tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoopsau I Marsda TNI Fadjar Prasetyo  S.E., M.M.P., juga menerima cinderamata miniatur pesawat   CN-295  dari Direktur Niaga PT.DI Ade Yuyu Wahyuna sebagai tanda penyerahan pesawat.

Prosesi penyerahan pesawat diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Pangkoopsau I selanjutkan diserahkan kepada Komandan Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma Mayor Pnb Donny Eko Prayogo S.T.

Hadir dalam penerimaan pesawat  CN-295  beberapa pejabat dari PT.DI, Kemhan, Mabesau, Koopsau I, Danlanud Halim Perdanakusuma dan Danwing I Lanud Halim Perdanakusuma.

Pesawat CN-295  merupakan pengembangan dari pesawat CN-235, dimana badan pesawatnya (fuselage) diperpanjang tiga meter yang mampu membawa 50 penumpang dan menggunakan mesin terbaru turboprop Pratt & Whitney PW127G yang dilengkapi enam bilah baling-baling Hamilton Standard 586-F.

Pesawat CN295 mampu mengakomodasi 3 console, dilengkapi dengan Search Radar yang dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 NM (Nautical Mile) dan merupakan pesawat transport medium yang dapat mengangkut 71 pasukan dengan Lateral Seat Installed.

Pesawat CN-295 dilengkapi Automatic Identification System (AIS), sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi dan menemukan kapal lain untuk memperoleh gambaran perintah operasi lawan dan mengetahui posisi objek yang mencurigakan dan juga dilengkapi dengan IFF Interrogator dan Satellite Communication, sistem identifikasi yang dirancang untuk mengetahui lawan atau kawan dan sistem komunikasi satelit. (TNI AU)

Indonesia dan Korsel Terus Diperkuat Kerjasama Pengembangan Infrastruktur

KabarIndo1 -  Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dalam bidang infrastruktur terus diperluas dan diperkuat. Menteri Pekerjaan Um...
KabarIndo1 -  Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dalam bidang infrastruktur terus diperluas dan diperkuat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transport (MoLIT) Korsel Kim Hyun Mee, mengusulkan perluasan lingkup kerjasama yakni perencanaan dan pengelolaan keselamatan publik, pengembangan infrastruktur cerdas untuk kotabaru, serta pengembangan intelligent transport system (ITS).

“Kami menyambut baik penawaran dari MoLIT untuk pembaharuan MoU mengenai kerjasama pengelolaan keselamatan publik yang berakhir pada 13 April 2019 lalu, khususnya di bidang keselamatan jembatan. Kami juga mengusulkan perluasan kerjasama juga mencakup perencanaan dan implementasi pengembangan infrastruktur kota baru berbasis konsep kota cerdas - berkelanjutan dan pengembangan Intelligent Transport System (ITS)” ujar Menteri Basuki, Jumat (28/6/2019).

Pertemuan dengan Kim Hyun Mee menjadi agenda hari kedua kunjungan Menteri Basuki di Kota Seoul, Korea Selatan setelah kemarin menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council, penandatanganan MoU antara Perum Jasa Tirta (PJT) 2 dan K-Water, dan pertemuan dengan Presiden Korea International Cooperation Agency (KOICA) Lee Mi Kyung.

Topik bahasan lainnya adalah mengenai perpanjangan nota kesepahaman kerjasama di bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan kota cerdas yang akan berakhir pada Oktober 2019. Melalui kerjasama ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Korsel dalam pengembangan kota cerdas.

Sementara dalam bidang Sumber Daya Air, kedua negara juga terlibat dalam kerjasama sejumlah proyek infrastruktur diantaranya pembangunan Bendungan Karian di Banten, serta dukungan 2 ahli bendungan Korea Selatan untuk mensupervisi dan memberikan masukan dalam proses pembangunan 49 bendungan baru di Indonesia.

“Kami juga berharap kerjasama ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas. Hal lainnya yang dapat kita pelajari yakni langkah-langkah Pemerintah Korsel dalam perencanaan, desain dan implementasi untuk pengembangan infrastruktur Kotabaru Sejong yang akan menjadi pusat pemerintahan baru dengan melibatkan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Korea Land & Housing. Tentunya bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang juga sedang merencanakan pemindahan Ibukota,” jelas Menteri Basuki.

Pemerintah Korsel mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Disamping itu tempat tinggal warga kota juga didesain tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi. Kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Perdana Menteri dan Kementerian telah pindah ke Sejong.

Kementerian PUPR juga menggandeng MoLIT melalui Korean Foundation dalam pengembangan kompetensi SDM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yakni program pengembangan SDM untuk pembangunan kota dan rumah berkelanjutan. Sedangkan kerjasama dalam bidang jalan adalah pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Indonesia untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun 2020 mendatang.

Indonesia Akan Menjadi Tuan Rumah Asia International Water Week Tahun 2020

KabarIndo1 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Ko...
KabarIndo1 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II, di Seoul, Kamis (27/6/2019). Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Presiden KOICA Lee Mi – Kyung. Dokumen tersebut sebelumnya telah ditandatangani dan diserahkan langsung kepada Menteri Basuki di New York oleh Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen-Wijbenga yang berhalangan hadir di Seoul.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki kerjasama ini dibutuhkan oleh Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Korea dan Belanda dalam mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta yang mencapai hampir 12 cm per tahun.

“Kerjasama dengan KOICA dan K-Water sebagai sahabat lama dan key partner bagi Kementerian PUPR sangat penting. Indonesia membutuhkan keahlian teknis para ahli dan dukungan dari Korea Selatan” kata Menteri Basuki

Presiden KOICA Lee Mi-Kyung mengatakan kerjasama Indonesia dan Korea telah berlangsung lama diantaranya dalam bidang transportasi, air dan lingkungan. Indonesia juga merupakan partner kerjasama dalam pembangunan perkotaan. Penandatanganan MoU NCICD tahap II merupakan langkah penting bagi pembangunan kota Jakarta di masa depan.

NCICD merupakan bentuk enviromental remediation yang bertujuan untuk melindungi Kota Jakarta untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dari krisis air baku dan risiko banjir akibat fenomena penurunan permukaan tanah di Utara Jakarta dengan cara yang adaptif dan strategi yang terintegrasi dengan aspek sosio ekonomi, tata kota dan bermanfaat bagi lingkungan.

Pada tahap awal untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta akan dibangun tanggul laut sepanjang 20,1 Km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat tersebut dibagi atas pembangunan tanggul sepanjang 4,5 Km oleh Kementerian PUPR yang telah rampung pada tahun 2018 dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.

Usai acara tersebut, Menteri Basuki menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council (AWC). Special Bureau Meeting AWC menjadi spesial dengan kehadiran Menteri Basuki yang juga merupakan salah satu pendiri AWC. Di antara agenda yang didiskusikan adalah komitmen dan laporan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah event 3 tahunan AWC, yaitu Asia International Water Week (AIWW), adalah yang paling menarik perhatian.

Dalam sambutannya Menteri Basuki memberikan penghargaan kepada para anggota AWC dengan kesadaran akan kesamaan sejarah, budaya, dan permasalahan terkait air berkeinginan bekerja sama. Kepada para delegasi negara dan para ahli yang hadir, Menteri Basuki juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan harapannya terhadap hasil Pemilihan Umum di Indonesia yang berjalan baik dan lancar.

Menteri Basuki menyampaikan persiapan sebagai tuan rumah dan akan menyambut partisipan the 2nd Asia International Water Week yang akan diadakan di Bali pada 3-7 Oktober 2020. Untuk mempersiapkan hal itu, sebagai salah satu milestone nya adalah penyelenggaraan Stakeholders Consultation Meeting di Jakarta pada tanggal 11-12 November 2019.

Masukan yang patut menjadi perhatian untuk suksesnya acara tersebut adalah perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pihak swasta. Adapun dari segi isu bahasan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, harus diberikan perhatian khusus. Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki juga mengharap dukungan AWC bagi niat Indonesia untuk menjadi tuan rumah the 10th World Water Forum tahun 2024, yaitu event tiga tahunan dengan skala lebih besar lagi.

Kerjasama PJT 2 dengan K-Water

Menteri Basuki juga menyaksikan penandatanganan nota kerjasama antara Jasa Tirta II dan Korea Water Resources Coperation (K-Water) di bidang Pengembangan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh PJT II di Indonesia. Jasa Tirta II bekerjasama dengan K-Water untuk mengembangkan Smart Water Management dan Information Technology Communication dalam bidang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Tirta II, U. Saefudin Noer dengan CEO K-Water Lee Hak Soo di Kantor Ministry of Environment, Korea Selatan. (Biro Komunikasi Publik/CB)

Advertisement

Dubes Hasan Kleib di Anugrahi Tanda Jasa Oleh Presiden Palestina

KabarIndo1 - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas telah menganugerahkan bintang tanda jasa “Star of Merit: Order of the State of Palestine” ke...
KabarIndo1 - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas telah menganugerahkan bintang tanda jasa “Star of Merit: Order of the State of Palestine” kepada Duta Besar (Dubes) Hasan Kleib, yang saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Tetap (Wakatap) RI pada PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.

Penyematan bintang tanda jasa dari Presiden Palestina tersebut dilakukan oleh Menteri Riyadh Mansour, Dubes Palestina pada PBB di New York, pada upacara khusus di Gedung PBB, Jenewa, Jumat (28/6).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dubes Hasan Kleib atas jasa-jasanya yang besar dalam berkontribusi nyata dan berperan aktif di dunia internasional dalam mendukung perjuangan Palestina ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, dan juga sebelumnya sebagai Duta Besar/Wakil Tetap RI pada PBB di New York, serta pada posisinya saat ini sebagai Wakil Tetap RI pada PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa.

Rangkaian upacara penyematan di hadapan para Duta Besar negara-negara Arab, ASEAN dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Assistant Sekjen OKI dan para tamu undangan lainnya, diisi pembacaaan pesan khusus Presiden Mahmoud Abbas kepada Duta Besar Hasan Kleib.

Dalam pesan pribadinya, Presiden Mahmoud Abbas menyatakan bahwa “Bintang jasa ini merupakan  pengakuan atas peran luar biasa Duta Besar Hasan Kleib dalam memajukan dan memperkuat hubungan dan persahabatan antara Palestina dan Indonesia, serta penghargaan yang tulus atas solidaritas yang kokoh dan kontribusi luar biasa Duta Besar Hasan Kleib dalam mendukung perjuangan luhur rakyat Palestina dalam mencapai kebebasan dan kemerdekaan”.

Menteri Mansour menambahkan bahwa dirinya diinstruksikan secara khusus oleh Presiden Mahmoud Abbas untuk menyematkan tanda jasa ini kepada Dubes Hasan Kleib di Jenewa.

”Ini adalah bentuk penghormatan kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, melalui pengakuan kontribusi nyata Dubes Hasan Kleib, seorang putra terbaik, diplomat terbaik dan Duta Besar terbaik yang Indonesia miliki,” kata Menteri Mansour.

Ia menambahkan, tanda jasa ini adalah hal yang paling dapat diberikan oleh Bangsa dan Rakyat Palestina yang kiranya sangat bermakna dan akan diingat selama karir.

Menteri Mansour menegaskan juga bahwa pemberian tanda jasa ini adalah refleksi penghargaan yang tulus dari bangsa dan rakyat Palestina bagi jasa dan kontribusi diplomasi yang sangat besar dari Duta Besar Hasan Kleib dalam turut memperjuangkan hak-hak sah rakyat Palestina di berbagai forum multilateral dan regional.

Momen Luar Biasa

Dalam sambutan penerimaan tanda jasa tersebut, Dubes Hasan Kleib  menyampaikan bahwa momen ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi pribadi serta bagi Indonesia. Tanda jasa ini dinilai lebih luar biasa lagi karena diperoleh dari Presiden suatu negara yang tengah berjuang memperoleh kemerdekaannya yang sangat diperhatikan, didukung penuh dan sangat dekat dengan hati rakyat Indonesia.

“Meskipun bintang tanda jasa ini diberikan dalam kapasitas pribadi, namun tentunya penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya-upaya dan kontribusi Pemerintah dan rakyat Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina,” kata Dubes Hasan Kleib.

Ditegaskan pula bahwa selama lebih dari 4 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah meningkatkan upaya-upaya dan kontribusi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak sah rakyat Palestina untuk membentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan terus dan semakin kokoh dalam mendukung tercapainya penyelesaian yang adil, damai dan menyeluruh atas masalah Palestina.

Upacara khusus penganugerahan bintang tanda jasa “Star of Merit: Order of the State of Palestine”, di Gedung PBB Jenewa tersebut ditutup dengan resepsi dan ucapan selamat kepada Duta Besar Hasan Kleib dari para Duta Besar negara-negara Arab, ASEAN, OKI serta tamu undangan lainnya. (Dit Infomed Kemlu/ES/CB)

Situasi Kondusif, Pembatasan Komunikasi Media Sosial Dicabut

KabarIndo1 - Setelah sempat dibatasi menyusul aksi kerusuhan di Jakarta, Rabu (21/5) lalu, masyarakat kini bisa kembali bebas melaksanakan ...
KabarIndo1 - Setelah sempat dibatasi menyusul aksi kerusuhan di Jakarta, Rabu (21/5) lalu, masyarakat kini bisa kembali bebas melaksanakan komunikasi melalui media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan, pembatasan akses ke media sosial sudah dicabut pada Sabtu (25/5) pukul 13.00 WIB.

“Selamat menggunakan internet dengan lancar tanpa hambatan kembali ya. Mari gunakan ruang siber ini untuk hal-hal yang positif saja. Happy weekend,” bunyi akun Twitter resmi Kementerian Kominfo, @kemkominfo, yang diunggah beberapa saat lalu.

Dalam siaran persnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, normalisasi atau pengembalian fungsi fitur pengiriman gambar, foto dan video itu diambil karena situasi yang kondusif.

“Situasi pasca kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging difungsikan kembali,” jelas Menteri Kominfo Rudiantara sebagaimana dikutip dari siaran pers Biro Humas Kementerian Kominfo, Sabtu (25/5) siang.

Menteri Kominfo juga mengajak warganet Indonesia untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi. “Ayo kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan,” kata Rudiantara.

Kementerian Kominfo  mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.

Selain itu, Kementerian Kominfo mengimbau agar pengguna telepon seluler atau gadget dan perangkat lain segara menghapus pemasangan (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan hingga pembajakan data pribadi pengguna.

Sebelumnya pada Rabu (22/5) lalu, Kementerian Kominfo mengumumkan pembatasan akses sementara dan bertahap ke platform media sosial dan pesan instan untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai terkait hasil Pemilihan Umum 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, pembatasan sementara itu ditujukan untuk membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai berkaitan dengan pengumuman hasil Pemilihan Umum Serentak 2019.

“Pembatasan itu dilakukan terhadap fitur-fitur platform media sosial dan messaging system. Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara dan bertahap,” ungkap Rudiantara dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu (22/5) siang.

Soal Bertemu Prabowo, Presiden Jokowi Menyatakan Saya Sudah Sampaikan Keinginan, Tapi Belum Ketemu

KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana pertemuan dirinya dengan Calon Presiden 02, Prabow...
KabarIndo1 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana pertemuan dirinya dengan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto. Presiden mengaku tidak tahu kapan waktunya ia akan bertemu kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 itu.

“Enggak tahu. Yang jelas, setelah coblosan saya sudah menyampaikan kita berkeinginan, berinisiatif untuk bertemu, tapi sampai sekarang belum ketemu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai bertemu Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5) siang.

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada hambatan dirinya untuk bisa bertemu dengan Calon Presiden 02 itu. Bahkan menurutnya, jika bisa bertemu dengan Prabowo Subianto akan dilihat baik oleh masyarakat, oleh rakyat, dan mendinginkan suasana, bahwa di elite-elite politik juga rukun-rukun saja, enggak ada masalah.

“Saya kira paling penting itu. Kalau elitenya rukun, baik-baik saja, di bawah juga akan dingin, akan sejuk,” ujar Presiden Jokowi.

Saat disampaikan, bahwa Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Jokowi mengakui. Menurut Presiden pertemuan tersebut atas inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dirinya.

Saat ditanya mengenai hasil pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengaku belum menerima laporan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Harusnya tadi pagi bertemu dengan Pak Wapres, tapi karena beliau ada urusan, saya juga ada (urusan). Kalau sudah ketemu nanti saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan, proses-proses politik kan terus dilakukannya agar suasana menjadi dingin semuanya setelah 7-8 bulan kita kampanye panas, kemudian coblosan. “Nah ini ada proses pendinginan, sehingga saya bertemu Pak zulkifli dari PAN, bertemu Mas AHY dari Demokrat. Proses-proses seperti itu yang ingin kita lakukan,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pertemuannya dengan Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. BJ. Habibie, menurut Presiden Jokowi membahas masalah bangsa.

“Urusan persatuan itu sudah tidak ada tawar menawar lagi. Saya kira saya sepakat. Dan juga sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa saya terbuka untuk siapapun, bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini, untuk membangun negara ini. Siapapun,” tegas Presiden Jokowi.

Saat bertemu Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. BJ. Habibie, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam.

Habibie Mengatakan Rakyat Sudah Menentukan Supaya Karya Presiden Jokowi Berkelanjutan

KabarIndo1 - Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie menyampaikan ucapan selamat kepada Preside...
KabarIndo1 - Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), 17 April 2019 lalu.

“Saya datang kemari, pertama ingin mengucapkan selamat kepada Presiden, bahwa rakyat telah menentukan agar supaya karya-karya yang beliau telah laksanakan bisa diberkelanjutan dan diamankan untuk generasi penerus. Beliau adalah ujung tombak generasi penerus,” kata Habibie dalam konperensi pers bersama Presiden Jokowi usai pertemuan keduanya, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/5) siang.

Menurut Habibie, dirinya dan Presiden Jokowi sepakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan stabilitas, dan proses pemerataan, dan masa depan bangsa ini tidak ada tawar menawar.  “Itu kartu mati,” ujarnya.

Ditegaskan Habibie, siapapun yang nantinya akan memimpin dan sedang memimpin, maka ia tidak saja memimpin orang-orang yang memilihnya melainkan seluruh bangsa Indonesia. “Siapa saja yang nanti akan memimpin dan sedang memimpin, dia tidak memimpin yang memilihnya. Dia memimpin seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.

Presiden ke-3 RI juga mengingatkan, bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan bagi pihak manapun untuk melakukan perpecahan bangsa.

“Kita tidak dibenarkan, tiap lima tahun, kita ada pemilihan presiden. Apa tidak mengambil risiko menghambat pembangunan? Mengambil risiko bahwa kita bisa diadu domba, pecah, dan sebagainya, enggak ada itu. ‘Oke’,” kata Habibie seraya menambahka jika keadaan sekarang disamakan dengan keadaan tahun 1998, it’s not true.

Menko Polhukam Bantah Isu People Power, Tak Perlu Resah, Tidak Ada Kerusuhan

KabarIndo1 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir ...
KabarIndo1 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir akan adanya gangguan-gangguan fisik dalam rangka pemilu, karena disinyalir masih ada isu yang terus digulirkan ke masyarakat bahwa seakan-akan menjelang dan pasca pemilu akan ada kerusuhan besar, ada people power.

“Saya nyatakan di sini dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, katakan tidak ada kerusuhan. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti pemilu,” kata Wiranto dalam keterangannya kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Kesiapan Pemerintah, Penyelenggara dan Aparat Keamanan Menjelang Kampanye Terbuka Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (14/3).

Karena itu, Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu percaya akan ada isu-isu ini sampai akan meninggalkan Indonesia untuk menghindari kerusuhan, karena tidak ada kerusuhan.

Wiranto meminta kepada seluruh masyarakat supaya untuk tetap tinggal di tempat, melaksanakan kewajiban untuk memilih siapa calon Presiden, calon Wakil Presiden yang dipilihnya maupun anggota legislatif dan anggota DPD yang akan dipilih karena itu hak pilihnya.

“Lima tahun sekali hak pilih tidak dapat dilaksanakan karena hanya takut isu, jangan sampai dan kami aparat keamanan betul-betul menjamin keamanan itu akan dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Wiranto.

Tidak Ada Yang Serius

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan pemilihan umum 2019 telah berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal cukup serius yang dapat menghambat terlaksananya tahapan dalam rangka pemilu serentak pada 17 April mendatang.

“Saya sampaikan kepada masyarakat semuanya bahwa tahapan pemilu sebelumnya mengenai rapat terbatas, rapat tertutup, tatap muka dan sebagainya sudah kita lalui dan masih akan berlangsung, dan secara umum kita nyatakan bahwa sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan prima. Artinya, tidak ada hal-hal cukup serius yang dapat menghambat terlaksananya tahapan-tahapan berikutnya dalam rangka pemilu serentak 2019,” kata Wiranto.

Terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat, Menko Polhukam berharap agar masyarakat kebal isu. Ia menghimbau masyarakat supaya pandai untuk melihat apakah isu itu benar atau tidak dan jangan mudah terpancing dengan berita hoax.

“Biasanya isu itu muncul di medsos (media sosial) dan sekarang kebebasan medsos kita ini sudah sangat luar biasa. Hanya kalau sampai itu hoaks, tidak ada fakta atau merupakan kampanye hitam, sudah ada Undang-Undang. Kita bisa tangkap mereka, karena kita sudah punya teknologi untuk menyusuri sejak dari penyebar isu itu siapa, jadi hukum nanti yang akan berbicara,” ujar Menko Polhukam.

Terkait pelaksanaan tahap kampanye terbuka mulai 24 Maret-13 April 2019, Menko Polhukam Wiranto mengakui, selama 21 hari para kandidat calon baik Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif dan DPD akan melakukan kampanye sehingga akan ada pergerakan massa rapat umum yang cukup besar di semua wilayah karena ini dilakukan secara bersamaan.

Namun, Menko Polhukam menegaskan, pergerakan massa yang cukup besar ini tentunya perlu pengaturan. Mengutip KPU dan Bawaslu, Wiranto meyampaikan bahwa pengaturan itu sudah dilakukan, pengaturan per zona, per hari, siapa yang diijinkan untuk berkampanye dengan cara-cara rapat umum itu sudah diatur dengan baik.

Dengan demikian, menurut Menko Polhukam, tidak dimungkinkan adanya tabrakan massa yang sedang berkampanye, yang mendukung kontestan-kontestan itu, baik Capres, Cawapres maupun caleg-caleg itu,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Namun, Menko Polhukam mengakui kerawanan masih akan tetap ada karena selain kampanye terbuka juga masih ada kegiatan lain yakni rapat-rapat tertutup, tatap muka dan rapat terbatas. Sehingga sangat mungkin masih ada pergesekan massa.

Oleh karena itu, aparat keamanan baik Polisi dan TNI sudah menggelar kekuatan yang cukup untuk dapat mencegah terjadinya gesekan-gesekan massa yang kemudian menyebabkan konflik. Namun diakuinya, tentunya ini juga sangat tergantung kepada para kontestan apakah itu partai politik, pendukung calon legislatif atau calon presiden, apakah dari tim-tim kampanye para kontestan pada tingkat presiden dan wapres, DPR dan DPD.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengingatkan bahwa ini bukan pekerjaan semata-mata pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, tapi betul-betul ini kerja bersama antara masyarakat, pemilih, partai politik, para kontestan, dan timnya untuk bersama-sama mematuhi apa yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu.

“Semuanya ada dan itu diarahkan untuk bagaimana agar tahapan berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan. Kepala BSSN Mayjen Djoko Setiadi, Asisten Operasi Mabes Polri Irjen Pol Rudy Sufariyadi, Dirjen Polpum Kemendagri Sudarno. Dirjen IKP Kominfo Niken Widiastuti, seluruh pejabat utama di lingkungan Kemenko Polhukam, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (Biro Humas Kemenko Polhukam)

Pesawat Tempur Su-27 TNI AU Kawal dan Daratkan Pesawat Tampa Ijin Terbang

KabarIndo1 - SOC Kosekhanudnas II telah mendeteksi ada pesawat asing yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia di Selatan Sulawesi....
KabarIndo1 - SOC Kosekhanudnas II telah mendeteksi ada pesawat asing yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia di Selatan Sulawesi. Pesawat tempur Sukhoi dengan persenjataan rudal dari udara ke udara diutus untuk mengidentifikasi pesawat tersebut dan melaksanakan intersepsi.

Dari hasil identifikasi ternyata pesawat asing tersebut tidak memiliki izin terbang melintas di wilayah udara Indonesia, sehingga Kosekhanudnas II memerintahkan pesawat tempur Sukhoi untuk memaksa mendarat (Force Down) pesawat asing tersebut di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selama proses pendaratan, pesawat tempur Sukhoi tetap terbang berputar di atas Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin sampai pesawat asing tersebut mendarat dan diambil alih oleh Paskhas TNI AU, Intelud dan Satpom Lanud Sultan Hasanuddin. Setelah mendarat dan Paskhas TNI AU mengepung pesawat asing tersebut dan TNI AU melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh awak pesawat dan penumpang pesawat asing tersebut untuk mendapatkan informasi lainnya mengenai antisipasi terdapatnya barang-barang berbahaya, ilegal ataupun kondisi lainnya yang terkait pelanggaran wilayah udara nasional.

Demikian gambaran salah satu skenario latihan satuan Sriti Gesit 2019 di Bandara Sultan Hasanuddin, Kamis (14/3/2019) yang melibatkan Skadron Udara 11, Skadron Udara 5, Wing II Paskhas, Batalyon  Komando 466 Paskhas, Detasemen Hanud 472 Paskhas,  Satpomau, Unsur Hanlan, Rumah Sakit serta Intelpam Lanud Sultan Hasanuddin maupun pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Dalam latihan Sriti Gesit tahun ini juga dilaksanakan Gladi Posko, pengintaian udara di daerah ALKI II dan ALKI III oleh pesawat Boeing 737, pengeboman dan perlindungan udara oleh pesawat tempur Sukhoi, penanganan kondisi darurat penerbangan oleh Crash Team Lanud Sultan Hasanuddin dan Bandara Sultan Hasanuddin, simulasi pemadaman kebakaran pesawat, pertahanan pangkalan serta evakuasi medis yang melibatkan seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin, serta melaksanakan hijacking terhadap pesawat dan melatih kesiapan Hanud Titik yang dilaksanakan Denhanud 472 Paskhas.

Selain itu juga dilatihkan SAR dalam pertempuran dan pengungsian medis udara yang dilaksanakan Batlayon Komando 466 Paskhas, Rumah Sakit dan pesawat helikopter NAS Super Puma Skadron Udara 6 yang melaksanakan standby SAR di Lanud Sultan Hasanuddin. (DispenAU)

Presiden Jokowi Blusukan ke Pasar Pagi, Pangkal Pinang

KabarIndo1 - Usai meresmikan beroperasinya terminal baru Bandara Depati Amir dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, serta memba...
KabarIndo1 - Usai meresmikan beroperasinya terminal baru Bandara Depati Amir dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, serta membagikan sertifikat atas hak tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo secara tidak terduga mengunjungi Pasar Pagi, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3) siang.

Kunjungan mendadak Presiden dan Ibu Negara itu langsung membuat heboh suasana pasar. Para pengunjung berebut mendekat dan memanggil-manggil nama Presiden. Mereka juga berebut mengambil foto bersama Presiden dan Ibu Negara Iriana.

Presiden sendiri mengaku kunjungannya ke Pasar Pagi, Pangkal Pinang, itu merupakan kunjungan yang mendadak.  “Ini tadi mendadak aja. Ada pasar ya kita mampir untuk beli terasi, bayam, kangkung, sama ubi,” kata Presiden.

Diakui Presiden Jokowi, kedatangannya ke Pasar Pagi itu tergolong agak siang, sehingga pasar tampak sedikit sepi. Namun demikian, Presiden Jokowi menilai, kondisi Pasar Pagi Pangkal Pinang, cukup baik. Hanya menurutnya sanitasi, drainase perlu dibersihkan terus.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa Pasar Pagi Pangkal Pinang, termasuk salah satu pasar yang akan dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah.

Pariwisata

Mengenai potensi ekonomi, Presiden Jokowi mengatakan, kalau kita mau lestari, maka Provinsi Bangka Belitung harus memperkuat sektor pariwisata karena yang namanya pertambangan itu suatu saat pasti akan habis. Tapi kalau pariwisata itu bisa berlanjut terus.

“Jadi, kita kan ini sudah meresmikan KEK Pariwisata, Tanjung Kelayang. Ini ada lagi dua KEK yang segera juga akan kita segera putuskan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk terus mendorong investasi, yang saat ini sudah mulai banyak yang masuk.

“Saya kira contoh di Tanjung Kelayang kan sudah mulai banyak investasi yang masuk. Tadi saya dengar dalam konstruksi Hotel Sheraton, kemudian ada hotel yang lain yang juga sudah mulai masuk,” terang Presiden.

Presiden Jokowi Resmikan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang, Siap Jadi Destinasi Kelas Dunia

KabarIndo1 - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, di Pulau Belitung, telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam ...
KabarIndo1 - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, di Pulau Belitung, telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3) pagi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam laporannya menuturkan, sampai saat ini sudah 12 (dua belas) KEK yang ditetapkan, 8 (delapan) diantaranya bertema manufaktur, dan 4 (empat) diantaranya bertema kepariwisataan.  Adapun yang sudah resmi beroperasi ada 6 (enam) KEK, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe.

”KEK Tanjung Kelayang, bersama dengan KEK Bitung, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan Insyaallah sudah dapat diresmikan pengoperasiannya,“ kata Darmin.

Dibangun di areal seluas 324 hektar dengan target investasi sebesar Rp 10,3 Triliun, KEK Tanjung Kelayang diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 23.645 orang.

KEK ini dikembangkan sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung, dari sebelumnya pertambangan timah, menjadi kepariwisataan. Provinsi yang dulunya bergabung dengan Sumatera Selatan inipun bersiap diri menjadi destinasi wisata kelas dunia.

”Lokasi KEK Tanjung Kelayang sangat strategis karena terletak di Pulau Belitung, yang secara geografis berada di antara  Jakarta dan Singapura, yang diincar sebagai target captive market,” ujar Darmin.

Hingga saat ini, menurut Menko Perekonomian, KEK Tanjung Kelayang sudah berhasil menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel internasional seperti Starwood Asia Pacific dan Accor Asia Pacific.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, KEK Tanjung Kelayang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016.

Selain KEK Tanjung Kelayang, saat ini Dewan Nasional tengah mengkaji dua usulan KEK yang berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu Sungailiat di Kabupaten Bangka dan Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Tengah, yang diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat.

”Untuk memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di KEK, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Online Single Submission (OSS) yang juga diterapkan di KEK,” kata Enoh.

Peresmian KEK ini dilaksanakan bersamaan dengan Peresmian Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang yang telah selesai dibangun dan digunakan sejak 2017. Saat ini sudah dibangun gedung terminal pada sayap kanan yang dapat menampung 3 (tiga) juta penumpang. Kedepannya, sayap kiri juga bakal dikembangkan, sehingga nantinya Bandara kebanggaan warga Pulau Bangka ini akan dapat menampung hingga 5 juta penumpang.

Menko Darmin di ujung acara lantas berpesan agar KEK Tanjung Kelayang dapat terwujud sesuai harapan, serta memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan devisa dari sektor kepariwisataan. (Humas Kemenko Perekonomian/ES/CB)

Pasar Ikan Muara Baru, Usung Konsep Bersih dan Higienis Kekinian

KabarIndo1 - Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah ...
KabarIndo1 - Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membangun pasar ikan dengan konsep bersih, higienis dan modern seperti Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.

PIM Muara Baru ini merupakan terobosan baru one stop shopping aneka produk perikanan yang menawarkan pasar bersih, nyaman dan terjamin, tidak becek dan tidak bau. Hingga pelayanan yang memudahkan dalam transaksi, serta menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Jakarta Utara.

Setelah proses pemindahan pedagang pada tanggal 16 Februari 2019, Pasar Ikan Modern ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/3) malam.

Pasar ikan kekinian tersebut dibangun sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Perikanan Nasional.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) pada tahun 2018 lalu meluncurkan program prioritas pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) yaitu di Muara Baru, DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung.

Bangunan PIM Muara Baru seluas 2 Ha dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha dengan anggaran sebesar Rp150,69 miliar. PIM ini dibangun dengan sistem design and built oleh pelaksana PT Pembangunan Perumahan dan Manajemen Kontruksi PT Fajar Nusa Consultans.

PIM Muara Baru ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru.

Berdasarkan data Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, setiap harinya, PPI Muara Baru memasarkan sekitar 400 ton ikan dengan nilai omset rata-rata sekitar Rp8-10 miliar. Ikan-ikan ini berasal dari wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (sepanjang pantai utara Jawa). Ikan ini didominasi oleh jenis ikan laut yaitu kembung, cumi, tongkol, kakap, dan udang, dan jenis ikan air tawar seperti patin, bawal, dan mujair.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, PIM Muara Baru ini dibangun dengan beberapa tujuan. Di antaranya, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, menyediakan tempat jual-beli yang nyaman, bersih, memenuhi standar sanitasi, dan  higienis, serta menyediakan ikan yang bermutu, aman dikonsumsi, kontinyu, beragam, dan terjangkau.

Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan sentra bisnis perikanan dan industri pendukungnya, mengembangkan tempat promosi dan edukasi sektor kelautan dan perikanan, hingga sebagai destinasi wisata sektor kelautan dan perikanan.

“Pasar ikan bisa jadi destinasi wisata, selain sebagai tempat menjual ikan, kita bangun pasar ikan yang higienis. Kita ubah paradigma pasar ikan yang identik dengan kotor dan bau menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Jadi orang-orang bisa dengan nyaman menyaksikan aktivitas perikanan,” tutur Susi.

PIM Muara Baru ini dibangun sebanyak tiga lantai dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. “Di sini ada 896 unit lapak untuk menjual ikan segar,” ujar Susi.

Selain lapak ikan segar, PIM Muara Baru juga dilengkapi dengan 155 unit kios maritim, 8 unit food court, 2 unit ice flake machine kapasitas 10 ton, area pemasaran retail, laboratorium, chilling room kapasitas 30 ton, area bongkar muat, pengepakan, depot es dan garam, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Sebagai fasilitas penunjang juga dibangun gedung pengelola, perbankan, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, gudang, pos jaga, dan masjid.

Sebagai informasi, PIM Muara Baru dikelola oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 130/KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia sebagai Pengelola Sementara Operasionalisasi PIM Muara Baru Jakarta.

Selain pengelola, beberapa organisasi ikut terlibat dalam operasionalnya antara lain Tukang Bongkar Muat Ikan (TKBMI), Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa), dan  pengaturan perparkiran (KOPARKIN). Kerja sama antarorganisasi tersebut diharapkan dapat mendukung operasional PIM sesuai standar yang ditetapkan.

Menurut Menteri Susi, demi mendukung operasional PIM yang baik  juga akan diberikan pelatihan kepada setiap petugas, mulai dari tingkat manajemen, teknis, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Pedagang pun akan diberikan pelatihan bagaimana memenuhi standar mutu dan kualitas yang dipersyaratkan.

Sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, nantinya setiap pedagang di PIM Muara Baru akan dibekali dengan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Kartu ini juga digunakan untuk mendorong percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah agar tepat sasaran bagi para pelaku usaha. Saat ini akan diserahkan kartu KUSUKA kepada 231 pedagang ikan dari 397 pedagang PIM Muara Baru yang telah terdaftar oleh KKP.

Selanjutnya, PIM Muara Baru diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, serta mendorong peningkatan angka konsumsi ikan nasional.

Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More Info